LANGKAT (HARIANSTAR.COM) - Dugaan proyek pengerasan jalan siluman tanpa papan informasi berjalan lancar di Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. Padahal sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, di mana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang plang nama proyek.
Baik memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek.ukuran proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.
“Pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi azas transparansi, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan,” ungkap Hendra salah seorang warga setempat .
Pasalnya, pekerjaan proyek pembangunan pengerasan badan jalan dan berlanjut pengerjaan hot mix di lokasi ada tiga titik. Pertama di lokasi jalan Jawa Kelurahan Pelawi Utara berbatas Kelurahan Berandan Timur, yang kedua di Jalan Gotong Royong .Desa Pelawi Utara dan Gg Umar Desa Pelawi Utara, Kecamatan Babalan.Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Pembangunan tersebut mulai disoroti oleh masyarakat di lokasi pengerjaan proyek pengerasan jalan dan beberapa aktivis serta para awak media yang melintas dari lokasi pembangunan pengerjaan proyek pengerasan itu.
Pekerjaan proyek pengerasan jalan yang sudah berjalan pada tanggal (30/11/2022) pengerjaan sekitar 4 hari ini.Hingga kini masih tanpa papan nama proyek. Hal inilah yang menjadi sorotan bagi warga dan awak media bahwa pekerjaan pembangunan pengerasan badan jalan tersebut, ini dinilai proyek " SILUMAN " karena sama sekali tidak adanya terpasang papan nama informasi proyek saat melaksanakan kegiatan pekerjaan.
Sementara itu berkaitan dengan hal tersebut, awak media menemui salah satu pekerja yang menjawab bahwa proyek ini dari dinas PUPR Langkat.namun berapa anggarannya tidak mengetahui hanya sebagai pekerja
Dalam hal ini.proyek pekerjaan tanpa menggunakan papan nama adalah indikasinya sebagai salah satu trik diduga untuk membohongi masyarakat agar tidak termonitoring besar anggarannya dan sumber anggaran darimana.
“Semestinya, sebelum dan saat dimulainya pekerjaan, rekanan seharusnya memasang papan informasi,” Cetus Hendra. (LKT-1)
